Jualan "Online", Bagaimana agar Dipercaya?

Aja Julian/sxc.hu

Kepercayaan adalah dasar terjadinya transaksi, apalagi dalam transaksi di internet. Karena itulah, perusahaan pemilik situs web jual beli online (e-commerce) harus melakukan sesuatu untuk membuat calon pembelinya percaya.

Apa saja usaha yang harus dilakukan para pemain e-commerce untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat atas situs webnya?

Hal itu akan dikupas tuntas dalam seminar Kamis Commerce Volume II dengan tema "I Trust, I Buy," yang akan dihadiri oleh perwakilan perusahaan e-commerce di Indonesia. Acara ini digelar pada Kamis (4/4/2013) pukul 17.00 sampai 19.00 di Marley Bar & Food, The Energy Building lantai 2, kawasan SCBD, Jakarta.

Para pelaku bisnis e-commerce yang akan menjadi pembicara antara lain Edi Taslim (Director of Digital, Kompas Gramedia), Edward K Suwignyo (Head of Marketing, Multiply Indonesia), Rolf Monteiro (CEO, Living Social Indonesia), Ryu Kawano (CEO, PT Midtrans/Veritrans), Andry Adiwinarso (VP Sales & Marketing Group, RPX Group), dan Rama Mamuaya (Founder & CEO, DailySocial).

Mereka akan membahas hal yang berkaitan dengan refund policy, cara menangani feedback negatif dari pelanggan, sampai mendayagunakan kekuatan media sosial untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Tak berhenti sampai di situ, kali ini para pemain bisnis e-commerce juga akan membahas pentingnya kerja sama dengan perusahaan penyedia pembayaran online dan pengiriman logistik, yang tak dapat dipisahkan dalam rantai e-commerce di Indonesia.

Kamis Commerce digelar sekali dalam sebulan oleh Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), yang diharapkan bisa jadi tempat berkumpul para pelaku dan penggiat e-commerce. Acara ini juga terbuka untuk umum, termasuk pemilik perusahaan rintisan (startup) digital, pengembang aplikasi, tenaga pemasaran, hingga jurnalis.

Sila kunjungi tautan ini jika Anda ingin menghadiri Kamis Commerce.

Suber : Kompas.com

Matinya PC" Tampak di Dunia "E-Commerce

Penulis: Ryota Inaba*
Pada pekan pertama Februari, The Economic Times melaporkan bahwa bisnis belanja online di Asia Pasifik telah mencatat pertumbuhan lebih dari 30 persen. Sebagian besar dipicu oleh negara-negara berkembang, seperti Indonesia, China, dan India, yang sedang mengalami pertumbuhan pesat dalam bisnis belanja online.  

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh eMarketer, pasar e-commerce Indonesia tergolong kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada 2011, misalnya, hanya 6 persen dari populasi online yang berbelanja online.

Meski demikian, survei terbaru yang dilakukan perusahaan riset dan analis IDC, yang bertajuk  “eCommerce di Indonesia” menemukan bahwa belanja online di Indonesia akan tumbuh 10 kali lipat pada 2015, dipicu oleh meningkatnya pendapatan, pertumbuhan pengguna online, dan tumbuhnya populasi kelas menengah yang melakukan transaksi online.

IDC menyimpulkan bahwa pertumbuhan kelas menengah lebih lanjut akan memicu dan menguatkan pertumbuhan pengguna tablet di Indonesia, selain juga memperkirakan bahwa hingga akhir 2012 total 1,3 juta tablet terjual di Indonesia. Jumlah ini diperkirakan akan mencapai 2 juta pada akhir 2013.

Gejala era pasca-PC

IDC juga menambahkan bahwa seiring penggunaan tablet yang makin banyak, penggunaan laptop dan desktop untuk aktivitas hiburan seperti bermain game, berselancar di internet, dan berbelanja online akan berkurang.

Perkiraan ini sesuai dengan riset Visa, perusahaan layanan keuangan multinasional dari Amerika, yang menemukan bahwa pebelanja online, umumnya di Asia, menggunakan tablet untuk berbelanja online. Menurut riset Visa, 4 dari 10 pengguna tablet dan smartphone menggunakan gadget mereka untuk berbelanja online.

Berdasarkan laporan Ecommerce Quarterly pada kuartal ketiga 2012, penyedia solusi e-commerce, Monetate, menemukan bahwa secara global pertumbuhan transaksi lewat tablet telah melampaui jumlah transaksi online yang dilakukan melalui desktop. iPad memimpin peralihan ini.

Berdasarkan survei terhadap 100 merek, Monetate menemukan perbedaan nyata dalam transaksi. Hasilnya menunjukkan bahwa pengguna laptop dan desktop yang mengunjungi toko online menurun dari 92,33 persen menjadi 81,61 persen. Sementara pengunjung toko online yang menggunakan tablet melonjak tajam.   

Hingga September tahun lalu, pengunjung toko online melalui tablet mencapai 8,37 persen, dibandingkan dengan 3,16 persen pada 2011. Sementara itu, kunjungan lewat smartphone naik dari 4,51 persen pada 2011 menjadi 10,03 persen pada 2012.

iPad merupakan gadget yang paling banyak digunakan saat melakukan aktivitas online sebanyak 88,94 persen, diikuti oleh tablet Android sekitar 6,34 persen dan Kindle 4,71 persen.

Untuk smartphone, kunjungan terbanyak dilakukan pemilik iPhone sebanyak 60,85 persen diikuti pengguna Android sebanyak 37,59 persen.

Berdasarkan survei Index E-Commerce terbaru yang dilakukan Rakuten, terungkap bahwa pengguna yang berbelanja online dengan perangkat mobile telah meningkat sekitar 14,3 persen pada 2013, dengan pengguna smartphone sekitar 10 persen, diikuti tablet sekitar 4,3 persen.

Sebagai contoh, Ruby Samah, guru di sekolah internasional di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, menggunakan tablet Android-nya untuk melakukan aktivitas online sehari-hari. Ia mengakui bahwa situs belanja online memudahkannya berbelanja barang kebutuhan, termasuk gadget, aksesori untuk istri, dan suku cadang mobil Avanza-nya.

* Tentang Penulis: Ryota Inaba, Presiden Direktur dan CEO Rakuten Indonesia

Sumber : Kompas

4 Isu Utama Bisnis Toko Online di Indonesia

Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, mendiskusikan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

idEA berharap aturan main bisnis e-commerce yang akan diatur Kemenkominfo dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) bisa pro industri dan turut membangun ekosistem.

PP Nomor 82 Tahun 2012 ini dinilai kurang memberi kemudahan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam menyelenggarakan e-commerce. Selain itu, peraturan ini juga dianggap mempersulit adopsi transaksi perdagangan online.

Padahal, bisnis e-commerce dinilai punya potensi besar memajukan perekonomian Indonesia, seiring pertumbuhan pengguna internet dan terbangunnya kepercayaan publik atas e-commerce.

Dalam diskusi terbuka yang diselenggarakan di Hotel Le Meridien Jakarta, Selasa (7/5/2013), ada empat isu yang menjadi perhatian idEA dalam membangun industri e-commerce tanah air.

1. Keseimbangan antara regulasi dan insentif

Pertama, soal keseimbangan antara regulasi dan insentif. Industri e-commerce yang sedang berkembang pesat harus dibarengi dengan regulasi yang pro industri. Selain itu, pemerintah juga diharap memberi insentif untuk menambah pendapatan perusahaan berbasis internet yang masih merintis.

Willson Cuaca dari perusahaan pemodal ventura East Ventures berkisah, negara Singapura sangat fokus dalam membangun ekosistem bisnis digital. Caranya, dengan memberi bantuan dana kepada perusahaan rintisan digital agar bisa mengembangkan produk.

"Pemerintah Singapura juga proaktif membangun infrastruktur telekomunikasi. Mereka membangun WiFi, kita bisa dapat koneksi internet gratis dan koneksi broadband yang bagus. Mereka bisa bangun 30.000 sampai 40.000 WiFi hotspot," ujar Wilson yang sudah lama tinggal di Singapura.

2. Definisi transaksi elektronik dan pelayanan publik

Isu kedua adalah soal definisi transaksi elektronik dan pelayanan publik yang ada di PP Nomor 82 Tahun 2012.

Terkait definisi transaksi online, dalam bisnis e-commerce ada beberapa kegiatan dan model bisnis, yakni iklan baris/forum, marketplace, online retail, daily deals, dan price comparison/agregator.

Nah, idEA meminta kejelasan tahapan mana saja dalam e-commerce yang dianggap sebagai transaksi elektronik?

Dalam layanan iklan baris, seperti Tokobagus.com contohnya, di sana tidak terjadi transaksi karena perusahaan memberi fasilitas pemasangan iklan baris gratis. Di sini Tokobagus hanya berperan sebagai media.

idEA juga tidak sependapat dengan PP Nomor 82 Tahun 2012 yang menyebut perusahaan e-commerce sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Shinto Nugroho, Head of Public Policy and Government Relations Google Indonesia, pelaksanaan dan proses e-commerce sepenuhnya bersifat privat. Semua orang bebas memilih ingin berbelanja secara online atau tidak. "E-commerce tidak sama dengan rumah sakit," ujarnya.

Mengacu pada klasifikasi dan definisi penyelenggara pelayanan publik dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 dan PP Nomor 96 Tahun 2012, idEA berpendapat bahwa penyelenggara e-commerce tidak dapat diklasifikasikan sebagai penyelenggara pelayanan publik.

3. Kewajiban data center di Indonesia

Yang ketiga soal penggunaan data center di Indonesia. Pihak Kemenkominfo berpendapat, perusahaan internet yang menyimpan data publik, harus menempatkan data center di Indonesia untuk menjaga keamanan nasional. Jika ada suatu pelanggaran atau tindak kejahatan terkait perusahaan berbasis internet, penegak hukum bisa melacak pelaku dari informasi yang tersimpan di data center Indonesia.

"Kalau data center-nya ada di luar negeri, kemudian ada masalah terkait perusahaan internet, penegak hukum akan sulit mendapatkan data fisik. Karena itulah data center kita wajibkan ada di Indonesia," tegas Ashwin Sasongko, Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo.

Namun, kebanyakan perusahaan berbasis internet lokal saat ini lebih banyak menempatkan data center-nya di luar negeri. Alasannya, biaya yang dikeluarkan lebih murah.

Ketua Umum idEA Daniel Tumiwa mengatakan, memakai data center di Indonesia biayanya bisa dua kali lebih mahal dibandingkan data center di luar negeri. Hal ini diamini Presiden Direktur Biznet Network Adi Kusma, yang mengatakan bahwa biaya bandwidth adalah komponen termahal jika perusahaan menempatkan data center di Indonesia.

"Biaya bandwidth jika data centre ada di Indonesia memang mahal. Harganya bisa 7 dollar AS per MB, sementara di Eropa atau Amerika cuma 3 dollar AS per MB. Bandwidth inilah yang jadi masalah, kita harus benahi bersama," katanya.

Keharusan perusahaan internet menempatkan data center di Indonesia baru diimplementasikan pada 2015. Ini berlaku untuk perusahaan asal Indonesia. Perusahaan lama yang terlanjur memiliki data center di luar negeri, harus memindahkan data center-nya ke Indonesia. Sementara perusahaan baru harus langsung buat data center di Indonesia.

Ashwin memberi pengecualian, jika sebuah perusahaan membutuhkan data center dengan standar tier 4, dan di Indonesia belum ada penyedia data center yang memenuhi standar tersebut, maka pemerintah mempersilakan perusahaan tersebut membuat data center di luar negeri.

4. Kewajiban memakai domain lokal (.id)

Isu terakhir yang disoroti adalah soal kewajiban menggunakan domain kode negara Indonesia atau .id (dot id). Hal ini dilakukan untuk meminimalkan aksi kejahatan siber dan menekan angka penipuan oleh e-commerce abal-abal.

Rencananya pada akhir 2013, Kemenkominfo mewajibkan penyelenggara e-commerce melakukan registrasi dan diharuskan memakai domain berakhiran .id. Situs e-commerce yang dengan domain Indonesia dan terdaftar, akan dipublikasi sebagai situs belanja yang aman.

Dengan metode registrasi dan penggunaan domain lokal ini, pemerintah bisa melakukan pelacakan, pemblokiran, hingga memberi hukuman kepada penyelenggara e-commerce yang nakal. "Setidaknya kita bisa minta PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia-red) untuk menutup situs tersebut. Kita sudah melakukan beberapa kali untuk situs yang ternyata menyelenggarakan perjudian," terang Ashwin.

Namun, tak semua pengusaha e-commerce sepakat dengan rencana ini. Pendiri sekaligus CEO Tokopedia, William Tanuwijaya berpendapat, pemakaian domain lokal akan menyulitkan situs e-commerce untuk bersaing di level global.

China merupakan negara yang konten internetnya dikuasai oleh pemain lokal. Pemerintah setempat tidak mengharuskan situs web memakai domain lokal, agar mereka dapat bersaing dengan pemain global yang memakai domain .com.

Dengan adanya masukkan dari pelaku bisnis, pemerintah diharap bisa melihat kelemahan aturan di sektor teknologi yang dapat menghambat industri. Draf Rancangan Peraturan Menteri (RPM) saat ini sedang diproses oleh Kemenkominfo, setelah itu dilakukan uji publik. RPM ini rencananya akan disahkan tahun 2014.

Sumber : Kompas.com